RJ.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi.
Dalam Kunkernya, Hadi melakukan pertemuan dengan Kepala Daerah se-Provinsi Jambi membahas percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Setelah disana, Hadi juga dalam Kunker nya melakukan pertemuan di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, di kawasan Telanaipura Kota Jambi.
“Tadi Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan pak menteri ATR/BPN,” kata Edi tampak didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza, Pinto J, sekaligus Wakil Ketua Komisi III Ivan Wirata.
Edi mengungkapkan dalam pertemuan tersebut tentu membahas persoalan konflik lahan yang sudah berjalan cukup lama dan ditangani oleh Pansus I DPRD Provinsi Jambi. Sehingga upaya ini pun mendapat respon positif dari Menteri ATR/BPN.
“Memang Pansus konflik lahan ini sudah berjalan cukup lama dan 8 bulan kita menggarapnya dan mendapatkan 23 rekomendasi, salah satu rekomendasi yang paling direspon oleh menteri ATR BPN adalah audit luas, audit fungsi dan audit pemanfaatan,” ungkapnya.
Menurut Edi, dari rekomendasi ini menjadi angin segar bagi (penyelesaian) konflik lahan atau sengketa agraria, mudah mudahan komitmen bersama Menteri ini, menurun ke stacholder terkait mulai dari Gubernur, Bupati Walikota dan seluruh yang memang terlibat sehingga mempunyai kesadaran, termasuk korporasi sehingga konflik di Jambi bisa terurai dengan baik.
“Kami juga melaporkan tadi, ada 21 kasus yang kita dalami dari 107 aduan pada saat itu, tetapi ternyata baru baru ini ada pengaduan lagi seperti kemarin ada demontrasi ternyata konflik ini luar biasa banyaknya dan Jambi sama sama kita tahu, nomor dua konflik lahan tertinggi di Indonesia,” ujarnya kamis, (22/7/2022).
Kendati demikian, Politisi Partai PDI Perjuangan itu meyakini dan percaya bahwa semua anggota di DPRD Provinsi Jambi cepat bergerak merespon aspirasi dari masyarakat. “Alhamdulillah, terimakasih kepada anggota dan teman teman DPRD, pak Waka, pansus dan sebagainya sudah bergerak cepat, pagi siang, sore, malam bahkan Sabtu Minggu pun, tetap bekerja,” jelasnya.
Pansus Konflik Lahan besutan Pansus I DPRD Provinsi Jambi ini ternyata diikuti oleh beberapa Provinsi di Indonesia dalam rangka mengurai permasalahan sengketa agraria di masing-masing daerah tersebut.
Menurut Politisi dari PDI Perjuangan itu, Point baik dalam hal Pansus Konflik Lahan yang sudah berjalan sekitar 8 bulan ini ternyata, diikuti oleh beberapa Provinsi lainnya. Seperti, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah pansus ini diikuti oleh, pansus di Provinsi lain, Riau sudah bikin pansus, Sumatera Utara, Kalimantan Barat juga termasuk Kalimantan Tengah. Nah, ketika dorongan semakin kuat, maka kita akan menata kembali kondisi HGU konsensi yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Berkaitan dengan ini, sehingga kata Edi Investasi yes bisa masuk ke Provinsi Jambi dengan catatan masyarakat juga harus sejahtera dan merdeka di negeri nya sendiri.”Kita membuka ruang tetapi rakyat harus juga sejahtera, rakyat kita butuh anak nya sekolah, butuh makan juga anak kita pingin merdeka di negeri sendiri seperti itu,” jelasnya.
Edi pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait atas berjalannya Pansus Konflik Lahan tersebut. “Sekali lagi terimakasih pak Menteri, semua Forkompinda, Pak Kapolda, Pak Danrem, pak Gubernur, Kajati, BPN punya komitmen bersama untuk mengurai persoalan agraria di Provinsi Jambi,” pungkasnya.(ma)
Discussion about this post