RJ.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi dan tindak lanjut permasalahan angkutan batu bara di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (31/1/2023).
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jambi, Al Haris, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jambi, serta instansi terkait lainnya.
Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, menyebutkan bahwa pada rapat koordinasi itu melakukan pembahasan secara mendalam terkait pengendalian inflasi dan angkutan batu bara yang menjadi keresahan masyarakat Jambi saat ini.
“Seperti yang disampaikan pada rapat tersebut, bahwa perkembangan sementara angka Inflasi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya bahan pokok yang mengalami kenaikan, namun sudah disampaikan juga pada rapat tersebut bagaimana langkah langkah yang akan diambil ke depannya, salah satunya harus adanya sinergi seluruh stakeholder terkait,” ungkap Kabid Humas Polda Jambi, melalui pers rilis yang diterima media ini, Rabu (1/2/2023).
Selain itu mulia juga menyampaikan terkait permasalahan angkutan batu bara yang semakin meresahkan masyarakat Jambi, karena kemacetan yang ditimbulkan.
“Banyak hal sudah kita lakukan dalam mengelola angkutan batu bara, namun hal ini dirasa masih belum cukup dalam mengurai kemacetan yang diakibatkan oleh mobil mobil angkutan batu bara. Antisipasi untuk ke depannya, Dirlantas Polda Jambi menyarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bisa membatasi dengan tegas jumlah angkutan yang beroperasi, hingga jalur alternatif angkutan selesai dikerjakan,” jelasnya.
Pada rapat tersebut Kapolda Jambi juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan harus turut bertanggung jawab selaku pelaku bisnis, tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, karena pihak perusahaan mencari dan mendapatkan keuntungan, sedangkan masyarakat umum pengguna jalan mendapat imbas kemacetan yang ditimbulkan.
“Polda Jambi tentu akan mengikuti instruksi dan perintah gubernur, agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang ada memang harus diselasaikan dengan segera, sehingga Polri beserta pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil kebijakan yang baik dan benar guna kesejahteraan masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Jambi. (Nst)
Discussion about this post