RJ.COM – Gubernur Jambi, Al Haris, mengingatkan camat Se-Provinsi Jambi agar terus menginventarisir dan mengevaluasi daerah masing-masing, jangan ada daerah yang tidak tersentuh dengan pembangunan, baik itu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi dan juga kewenangan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) camat se-Provinsi Jambi Semester 1 (Satu) Tahun 2023, bertempat di Ballroom Ratu Convention Center (RCC) Jambi, Rabu (21/06/2023).
“Disini sampaikan ide-ide dan masukan kepada pemerintah agar tujuan bersama bisa tercapai dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi,” ujar Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh camat se-Provinsi Jambi yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan yang memiliki makna strategis dalam upaya membangun koordinasi dan sinergisitas antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Saya berharap rapat koordinasi Camat ini bisa mendorong dan mempercepat realisasi pembangunan di seluruh kecamatan di Provinsi Jambi, yakni melalui peran aktif seluruh camat, baik dalam memonitor pelaksanaan program pembangunan di kecamatan maupun turut melakukan pelaporan terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan,” ucap Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga mengharapkan para camat dalam rapat ini menyampaikan serta menginventarisir apa kendala-kendala dalam pelaksanaan program pembangunan di kecamatan, serta memberi masukan-masukan untuk menghadirkan solusi terhadap masalah tersebut.
“Para camat yang terjun langsung dilapangan dapat menginventarisir apa kendala-kendala dalam pelaksanaan program pembangunan di kecamatan, serta memberi masukan-masukan untuk menghadirkan solusi terhadap masalah tersebut,” tutur Gubernur Al Haris.
Al Haris berharap, Rapat kerja koordinasi camat pada semester pertama tahun ini, dilaksanakan tidak seremonial saja, tapi apa-apa yang menjadi poin penting dalam konteks membangun daerah wilayah masing-masing kecamatan untuk merumuskan bersama-sama.
“Ada kewenangan-kewenangan yang mungkin saja didaerah belum dikembangkan oleh kabupaten/kota apalagi yang perlu menjadi intervensi potensi misalnya, sehingga membangun daerah ini jangan ada daerah yang tidak tersentuh pembangunan, sehingga masyarakat belum merasakan pembangunan, baik itu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, maupun Kewenangan pusat,” tutur Al Haris.
Al Haris mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan Rekapitulasi Pembayaran Manfaat Klaim Kepada Peserta BKBK Provinsi Jambi kepada 11 camat, pada bulan depan kelurahan juga akan disalurkan bantuan.
“Kita sama-sama mengetahui saat ini dimana dalam melaksanakan tugas semaksimal mungkin memerlukan dana yang cukup, tapi APBD kita kurang stabil, bahkan berkurang karena dana bagi hasil mengalami penurunan. Ini yang menjadi masalah kita bersama, problem yang ada didaerah tidak berkurang termasuk juga kewajiban kita mengatur bagaimana keuangan daerah itu bisa stabil,” ungkap Al Haris.
Al Haris juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan bantuan keuangan khusus untuk kecamatan di Provinsi Jambi.
Bantuan keuangan khusus untuk kecamatan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jambi kepada camat selaku perpanjangan tangan pemerintah di kecamatan.
“Bantuan keuangan khusus untuk camat karena camat itu wakil kami di kecamatan, selain itu bantuan untuk kelurahan dan desa juga ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi jambi. Kita support juga mereka dalam bekerja melaksanakan pelayanan publik, demi kemajuan daerah dan nasional,” papar Al Haris.
Gubernur Al Haris menjelaskan, data-data kondisi makro Provinsi Jambi dan realisasi Program Dumisake Tahun 2023 disajikan dalam tayangan slide.
“Saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian khusus kepada para camat, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi secara y-on-y pada Triwulan I Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,0 persen,” ucapnya.
Ia menambahkan, Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi pada Triwulan I Tahun 2023 (y-on-y) adalah Transportasi dan Pergudangan serta Akomodasi dan Makan Minum,
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Nomor 3 Tertinggi se-Sumatera Setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lainnya dibawah 5 persen,” jelas Gubernur Al Haris.
Selanjutnya capaian IPM Jambi Tahun 2022 senilai 72,14 poin, meningkat sebesar 0,51 poin dari tahun 2021.
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori tinggi menurut UNDP.
Selain itu, pro aktif camat untuk memonitor apabila ada gizi buruk dan Stunting (pertumbuhan kerdil pada anak-anak) di wilayah kecamatannya masih ada agar segera diatasi walaupun Stunting Provinsi Jambi peringkat 7 terendah se-Indonesia.
Kemudian juga, bersama menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Raden Najmi menyampaikan, untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.
“Pemerintah Provinsi Jambi telah mengagendakan, sebagai evaluasi terhadap kinerja dan hasil pelaksanaan program prioritas dan unggulan untuk menindaklanjuti evaluasi, pemantapan dan penguatan program prioritas dan unggulan ditingkat kecamatan yang sudah dikerjakan dan akan dilaksankan,” ucap Raden Najmi. (Diskominfo/Adv)
Discussion about this post