RJ.COM – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, bersama Wakil Ketua DPRD, Ivan Wirata, menghadiri pertemuan dengan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, PT SAS, serta warga Aur Kenali dan Mendalo Darat pada Jumat (3/10/2025).
Pertemuan yang digelar di salah satu kafe di Kota Jambi itu merupakan bagian dari langkah DPRD membuka ruang komunikasi antara warga dan perusahaan, sekaligus memastikan proses penyelesaian persoalan stokpile PT SAS tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati.
Meskipun sebagian warga menilai undangan berlangsung mendadak, pimpinan DPRD menegaskan bahwa forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga dinamika penyelesaian masalah tetap kondusif sambil menunggu proses adu data yang sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi.
Ketua Barisan Perjuangan Rakyat (BPR), Rahmat, menyebut pertemuan itu merupakan bagian dari proses komunikasi lanjutan yang tidak dimaksudkan mengubah kesepakatan pokok sebelumnya. Perwakilan BPR, Dlomiri, menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan alur diskusi tetap berada pada koridor yang telah disetujui.
“Kami hadir untuk memastikan tidak ada pembahasan di luar kesepakatan. Fokus warga tetap pada verifikasi data rencana aktivitas PT SAS,” kata Dlomiri.
Sementara itu, DPRD menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi penyeimbang dan pengawas dalam setiap persoalan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Ketua DPRD M Hafiz Fattah menuturkan bahwa kehadiran dewan dalam forum tersebut bertujuan memastikan aspirasi semua pihak tetap tersampaikan dan ditindaklanjuti.
“DPRD hadir untuk mendengar langsung dan memastikan setiap aspirasi warga mendapatkan ruang. Kami ingin proses ini berjalan transparan dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujar Hafiz Fattah.
Wakil Ketua DPRD, Ivan Wirata, juga menegaskan bahwa lembanyanya akan terus mengawal proses adu data yang kini sedang berlangsung di tingkat pemerintah daerah.
“Kami memastikan bahwa mekanisme yang sudah disepakati tetap dihormati. DPRD akan memfasilitasi komunikasi sejauh itu membantu mempercepat penyelesaian masalah tanpa keluar dari jalur yang sudah disetujui,” katanya.
Menutup pertemuan, unsur pimpinan DPRD menegaskan kembali bahwa lembaga legislatif akan tetap berada pada posisi mengawal kepentingan publik. Transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan disebut sebagai prioritas utama dalam proses penyelesaian persoalan stokpile PT SAS. (Adv)
Discussion about this post