Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP
Diskursus mengenai peran tenaga ahli dalam pemerintahan daerah kerap berangkat dari pembacaan normatif yang terlalu strukturalistik. Seolah-olah seluruh proses kebijakan publik hanya sah apabila dijalankan secara eksklusif oleh perangkat daerah formal.
Cara pandang ini memang lahir dari kehendak menjaga akuntabilitas, namun sering kali mengabaikan satu realitas penting. Kompleksitas persoalan publik kontemporer menuntut kapasitas analitik dan keahlian yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh rutinitas birokrasi konvensional.
Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan serta berwenang menetapkan kebijakan daerah.
Mandat ini tidak bersifat prosedural semata, melainkan substantif dan strategis. Kepala daerah dituntut tidak hanya patuh pada mekanisme administratif, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang rasional, efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kelembagaan yang terus berubah. Konsekuensi logis dari mandat tersebut adalah kebutuhan akan instrumen pendukung kebijakan yang memadai, termasuk dukungan keahlian profesional.
Arah kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan profesionalisme, kompetensi dan kinerja sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan.
Meskipun UU ASN berfokus pada pembinaan aparatur negara, pesan normatifnya jelas, pemerintahan modern harus bertumpu pada kapasitas keahlian dan pengetahuan. Dalam konteks inilah, tenaga ahli dapat dipahami sebagai unsur profesional pendukung yang berfungsi memperkuat kapasitas pengambilan kebijakan, bukan menggantikan peran birokrasi ASN.
Pada level implementasi, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4211/SJ Tahun 2021, yang menekankan pentingnya tenaga ahli dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Surat edaran ini mencerminkan kesadaran pemerintah pusat bahwa tantangan pemerintahan daerah semakin kompleks dan tidak selalu dapat dijawab secara optimal melalui struktur birokrasi rutin. Meski bersifat administratif, surat edaran tersebut memiliki bobot kebijakan sebagai arah resmi pembinaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di sisi lain, pengaturan mengenai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya memang menempatkan OPD sebagai pelaksana utama urusan pemerintahan.
Namun regulasi ini tidak dapat dibaca secara reduksionis sebagai pelarangan terhadap penggunaan dukungan profesional non-struktural. Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, berlaku prinsip bahwa sepanjang suatu instrumen tidak dilarang dan dibutuhkan untuk menjalankan kewenangan, maka kepala daerah memiliki ruang diskresi untuk mengaturnya melalui kebijakan turunan.
Di titik inilah sering terjadi kekeliruan konseptual. Tenaga ahli kerap diposisikan seolah-olah berada pada wilayah kewenangan yang sama dengan pengambil keputusan atau bahkan dipersepsikan sebagai pesaing birokrasi. Padahal, dalam desain kebijakan publik, tenaga ahli beroperasi pada wilayah pra-keputusan.
Mereka melakukan analisis masalah, menyusun alternatif kebijakan, membaca data dan tren, serta menyajikan rekomendasi berbasis keahlian. Keputusan tetap berada di tangan kepala daerah sebagai pemegang mandat politik, sementara pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Dengan demikian, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan, melainkan pembagian peran yang rasional dan saling melengkapi.
Secara akademik, kehadiran tenaga ahli justru dapat dipahami sebagai mekanisme peningkatan rasionalitas kebijakan. Kebijakan publik yang semata-mata bertumpu pada prosedur administratif berisiko kehilangan kedalaman analitik dan ketajaman strategis. Sebaliknya, kebijakan yang diperkaya oleh kajian keahlian memiliki peluang lebih besar untuk tepat sasaran, adaptif dan berkelanjutan.
Dalam literatur kebijakan publik, dukungan keahlian dipandang sebagai instrumen untuk mengurangi bias politik jangka pendek serta meningkatkan kualitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.
Dalam konteks penerapan di tingkat pemerintahan daerah, termasuk di Provinsi Jambi, pengaturan mengenai tenaga ahli melalui peraturan gubernur tidak dapat dipahami sebagai ekspansi kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai upaya menurunkan mandat umum regulasi pusat ke dalam mekanisme kerja yang lebih tertib dan terukur.
Peraturan gubernur berfungsi membakukan peran tenaga ahli agar bekerja dalam batas tugas yang jelas, hubungan kerja yang terdefinisi, serta berada dalam sistem pemerintahan yang dapat diawasi.
Pada titik inilah dukungan tenaga ahli menjadi relevan sebagai instrumen penguat rasionalitas kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa keputusan publik disusun berdasarkan pembacaan masalah yang komprehensif dan penyusunan alternatif kebijakan yang terukur. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan tata kelola, karena praktik pendukung kebijakan yang sebelumnya bersifat informal ditarik masuk ke dalam kerangka regulasi yang transparan dan akuntabel guna memperkuat kualitas kebijakan publik.
Refleksi kuncinya bukan terletak pada ada atau tidaknya tenaga ahli, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah mengelola seluruh instrumen tata kelola, kepemimpinan politik, birokrasi dan dukungan keahlian secara proporsional dalam satu kerangka akuntabilitas publik.
Agenda pembangunan daerah tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada slogan atau kepatuhan administratif, tetapi mensyaratkan kebijakan yang dirumuskan secara matang, berbasis data dan diuji melalui rasionalitas publik.
Dalam kerangka tersebut, tenaga ahli tidak selayaknya diposisikan sebagai distorsi kewenangan, melainkan sebagai bagian dari arsitektur kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kualitas keputusan publik dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Penulis adalah Akademisi UIN STS Jambi
Discussion about this post