RJ.COM – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan sektor pendidikan melalui berbagai program, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.
“Pemerintah sedang menggerakkan sektor pendidikan, termasuk pembangunan beberapa sekolah dari program pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujar Al Haris.
Ia juga menyoroti persoalan guru yang belum masuk dalam skema kerja paruh waktu. Menurutnya, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.
“Persoalan kita ada pada guru yang belum masuk paruh waktu. Saya sudah beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari solusi terbaik,” kata Al Haris.
Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menerbitkan kebijakan agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya.
“Saya bahkan membuatkan mereka Surat Keputusan (SK) Gubernur agar mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Nunuk Suryani mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jambi, dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Nunuk.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang mencakup tahapan pre-service, in-service, hingga post-service.
“Melalui skema tersebut, kita ingin memastikan pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas serta pengembangan karier guru secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan persoalan guru non-ASN yang masih menunggu proses penataan.
“Kami memastikan guru non-ASN tetap dapat bekerja sambil menunggu proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan deklarasi komitmen bersama dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas layanan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi. (Adv)
Discussion about this post