Abdullah Sani: Petani Harus Jadi Subjek Pembangunan, Bukan Objek Kebijakan

RJ.COM – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, mendorong penguatan peran petani dalam mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan nasional.

Hal ini disampaikannya saat membuka Kongres ke-V Serikat Petani Indonesia (SPI) yang digelar di Asrama Haji Provinsi Jambi, Kota Baru, Kota Jambi, Selasa (22/7/2025).

Kongres yang berlangsung hingga 24 Juli 2025 ini dihadiri berbagai tokoh nasional, antara lain Wakil Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Prof. Hasil Sembiring, serta Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam sambutannya, Wagub Sani menekankan pentingnya peran petani dalam memperkuat perekonomian desa dan mendukung program nasional ketahanan pangan.

“Presiden Prabowo telah meluncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya mendorong swasembada pangan,” kata Sani.
“Program ini harus dikawal bersama, termasuk menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida bagi petani,” imbuhnya.

Wagub Sani juga menyoroti kontribusi SPI yang telah konsisten memperjuangkan hak-hak petani selama hampir tiga dekade.

“SPI adalah organisasi akar rumput yang menjadi penggerak wacana kebijakan strategis di bidang agraria dan pangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan struktural terhadap gerakan koperasi petani sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kongres ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan melalui partisipasi aktif petani,” ujar Ferry.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa kongres kelima ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan kekuatan politik dan ekonomi kerakyatan.

“Perjuangan ini tidak hanya untuk reforma agraria sejati, tapi juga menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan,” kata Henry.

Di tingkat daerah, Ketua DPW SPI Jambi, Sarwadi Sukiman, menyampaikan bahwa kongres ini memperkuat tuntutan atas akses lahan yang adil bagi petani lokal.

“Selama 27 tahun berdiri, SPI Jambi memiliki 112.000 hektare lahan perjuangan. Kami meminta pemerintah memprioritaskan petani lokal dalam pengelolaan lahan tersebut,” tegas Sarwadi.

Kongres ke-V SPI di Jambi menjadi momentum penting bagi petani di seluruh Indonesia dalam menyuarakan hak agraria dan penguatan ketahanan pangan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. (Adv)