Jadi Inspektur HKN, Sekda Muaro Jambi Minta ASN Tingkatkan Kesadaran Sebagai Pelayanan Masyarakat.

Muarojambi,RJ.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Jum’at (17/06/22) pagi menjadi Inspektur pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang digelar di lapangan Kantor Bupati Bukit Cinto Kenang Bukit Baling Sekernan Muaro Jambi.

Upacara HKN diikuti oleh seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Mengawali sambutannya, Sekda Budhi Hartono meyampaikan apresiasi kepada petugas upacara hari ini dari Dinas Perpustakaan atas terlaksananya dengan baik upacara hari ini, dan apresiasi kepada seluruh peserta upacara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono S.Sos MT menyampaikan makna tentang Hari Kesadaran Nasional bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya yang bertujuan untuk memantapkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

“Mari kita berbenah dari hal-hal kecil, mulai dari diri masing-masing seperti disiplin jam kantor, dan terus meningkatkan dan menjaga profesional sebagai pelayan masyarakat. Untuk kedisiplinan jam kerja, masuk jam 08.00 pulang jam 04.00 itu harga mati, dan mekanismenya apabila kita terlambat 30 menit maka bayar 30 menit lebih lambat jam pulangnya” tuturnya Sekda Budhi.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan “Dengan meningkatkan kedisiplinan akan membawa perubahan yang lebih baik, guna tercapainya peningkatan kinerja tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif, dan rasional”, harap Sekda Budhi Hartono.

Diakhir sambutannya Sekda Budhi Hartono menyampaikan kepada seluruh peserta upacara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif transparan akuntabel berorientasi kepada hasil pekerjaan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

“Kepada seluruh kepala OPD agar dapat mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan akuntabel berorientasi kepada hasil berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”, tandasnya. (Red)