RJ.COM – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, M.Si. mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam pengembangan kawasan transmigrasi di daerah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Jumat (25/7/2025).
Dalam dialog bertema “Komitmen dan Kebijakan Memperkuat Petani Transmigrasi untuk Melaksanakan Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria”, Wamen Transmigrasi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi.
“Keberhasilan transmigrasi sangat bergantung pada inisiatif Pemda. Pemerintah pusat saat ini tidak bisa menetapkan lokasi pembangunan secara sepihak, karena sistem perencanaan nasional bersifat bottom-up dan desentralistik,” kata Viva Yoga di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur.
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki 154 kawasan transmigrasi, di antaranya empat kawasan prioritas: Geragai, Kumpeh, Batin IX Mandiangin, dan Batin 30 Bungo.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik kunjungan Wamen Transmigrasi dan menegaskan komitmen Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan wilayah transmigrasi.
“Kita tidak ingin transmigrasi hanya sekadar memindahkan penduduk. Harus ada akses terhadap lahan, infrastruktur, dan pembinaan agar masyarakat bisa mandiri. Ke depan, kami targetkan Tanjung Jabung Timur menjadi lumbung pangan Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, ST., juga menyatakan pihaknya sedang membangun Kota Terpadu Mandiri di kawasan eks transmigrasi, termasuk pengembangan kawasan agrowisata.
“Kami juga berharap dukungan dari Kementerian Transmigrasi dalam pengembangan wilayah irigasi untuk memperkuat sektor pertanian,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Transmigrasi turut menyerahkan bantuan senilai Rp2,1 miliar untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Geragai.
Bantuan tersebut mencakup sejumlah program prioritas yang menyasar sektor pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
Di bidang pendidikan, Kementerian Transmigrasi mengalokasikan dana Rp600 juta untuk pembangunan sanitasi di tiga unit sekolah serta Rp600 juta untuk rehabilitasi bangunan sekolah pada tiga lokasi.
Sementara di sektor infrastruktur, dilakukan normalisasi kanal batas kawasan perkebunan besar sepanjang satu kilometer dengan total anggaran sebesar Rp800 juta. Adapun untuk penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigran, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan sebesar Rp100 juta.
Acara ini juga dihadiri oleh Forkopimda Tanjung Jabung Timur, pimpinan OPD Provinsi Jambi, dan sejumlah undangan lainnya. (Adv)
Discussion about this post