RJ.COM – Gubernur Jambi Al Haris melaporkan perkembangan dan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam Rapat Monitoring Situasi Karhutla secara virtual, Senin (28/7/2025).
Rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu digelar di Ruang Jambi Data Analytic Center (JDAC), Kantor Gubernur Jambi.
Gubernur Al Haris hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto, Wakapolda Jambi Brigjen Pol M. Mustaqim, Kepala BPBD Bachyuni Deliansyah, serta sejumlah pimpinan dinas terkait.
Dalam laporannya, Al Haris menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 26 Juli 2025, Provinsi Jambi mencatat sebanyak 261 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan sedang (30–79%).
Data ini bersumber dari sistem peringatan dini (early warning system) yang dikelola BMKG Sultan Thaha Jambi.
“Kami telah menyiapkan 62 pos jaga Satgas Karhutla di enam kabupaten rawan, yaitu Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Sarolangun,” ujar Al Haris.
Satgas gabungan ini terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, instansi pemerintah, hingga masyarakat.
Penanganan karhutla di Provinsi Jambi berlandaskan beberapa regulasi, di antaranya Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla, Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Gambut, Pergub Jambi Nomor 31 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2023.
Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan sebelas langkah strategis dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terencana dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi:
Pertama, penetapan status siaga darurat sebagai dasar mobilisasi sumber daya dan respons cepat di daerah rawan. Kedua, pembentukan dan penugasan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait.
Ketiga, imbauan kepada para Sekretaris Daerah kabupaten selaku ex officio Kepala BPBD setempat agar meningkatkan kesiapsiagaan. Keempat, Apel Siaga Karhutla dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi sebagai bentuk kesiapan dan komitmen bersama.
Kelima, penerapan sistem clustering pengendalian Karhutla di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan pemantauan. Keenam, pendanaan operasional Satgas didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi serta kontribusi dunia usaha/swasta.
Ketujuh, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembasahan lahan gambut secara preventif. Kedelapan, bantuan dari pemerintah pusat berupa satu unit helikopter patroli dan dua helikopter water bombing dari BNPB, serta satu heli patroli BKO dari Mabes Polri, turut memperkuat upaya pemadaman dari udara.
Kesembilan, pemadaman terpadu oleh Satgas gabungan dilakukan secara masif di titik-titik api. Kesepuluh, pemerintah melaksanakan program rewetting, revegetasi, dan revitalisasi kawasan gambut sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko kebakaran.
Kesebelas, Gubernur Jambi juga menginisiasi kebijakan peminjaman alat berat bagi masyarakat atau kelompok tani untuk membuka lahan secara mekanis tanpa membakar, sebagai alternatif yang ramah lingkungan.
Di akhir paparannya, Gubernur Al Haris mengimbau media untuk menyajikan informasi karhutla secara aktual dan kontekstual agar tidak menimbulkan kesan yang keliru di publik.
“Saya harap media juga terus update. Jangan sampai kejadian pekan lalu yang sudah padam, masih terus ditayangkan seolah-olah masih terjadi,” ujarnya.
Rapat tersebut juga diikuti oleh Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, serta kepala daerah dari wilayah Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan.(Adv)
Discussion about this post