Pertumbuhan, Transformasi dan Cara Keliru Membaca Pembangunan Daerah

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP

Dalam diskursus pembangunan daerah, kerap muncul anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang belum disertai perubahan struktur industri adalah pertumbuhan semu. Dari cara baca semacam ini lahir kesimpulan yang serba cepat yaitu, ekonomi memang tumbuh, tetapi tidak mengalami transformasi.

Sekilas, pandangan tersebut terdengar kritis dan menggugah. Namun jika ditelisik lebih dalam, perspektif semacam ini cenderung menyederhanakan proses pembangunan yang pada hakikatnya kompleks, bertahap dan sangat kontekstual.

Untuk memahami persoalan ini, kita perlu kembali pada gagasan klasik Karl Polanyi dalam The Great Transformation, yang menegaskan bahwa ekonomi tidak pernah hadir sebagai ruang netral yang berdiri sendiri. Ekonomi selalu “tertanam” (embedded) dalam struktur sosial, kelembagaan dan relasi kekuasaan yang membentuk arah sebuah masyarakat. Karena itu, transformasi tidak cukup dibaca sebagai pergeseran angka atau perubahan komposisi statistik, melainkan sebagai perubahan orientasi politik pembangunan, tentang bagaimana negara memaknai perannya, kepada siapa kebijakan diarahkan dan nilai apa yang hendak ditegakkan.

Ketika transformasi direduksi menjadi sekadar indikator teknokratis, yang tereduksi bukan hanya realitas sosial, tetapi juga legitimasi politik pembangunan itu sendiri, sebab kebijakan yang kehilangan makna sosial perlahan kehilangan kepercayaan publik. Di titik inilah, pertanyaan tentang pembangunan berubah dari soal seberapa besar pertumbuhan, menjadi soal seberapa adil dan bermaknanya pertumbuhan itu bagi kehidupan bersama.

Selanjutnya, pemikir kontemporer seperti Dani Rodrik menegaskan bahwa tidak ada satu formula tunggal menuju transformasi. Setiap daerah memiliki konteksnya sendiri, dari basis sumber daya hingga kapasitas institusi yang mempengaruhi jalur pembangunan.

Dalam One Economics, Many Recipes, Rodrik mengecam pendekatan seragam yang menuntut industrialisasi cepat tanpa memperhatikan konteks domestik.

Menurutnya, transformasi berkelanjutan sering tumbuh dari kebijakan kontekstual, bereksperimen dan berjalan secara bertahap bukan loncatan statistik yang instan. Dalam praktik kebijakan, pendekatan kontekstual yang menekankan eksperimen bertahap tersebut pada akhirnya menuntut satu hal yang lebih mendasar: keberanian politik negara untuk secara sadar memilih jalur pembangunan tertentu dan menanggung konsekuensinya lintas waktu.

Dalam konteks inilah, Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menunjukkan bahwa neg ara-negara yang kini menjadi rujukan pembangunan justru tumbuh melalui keberanian politik untuk melakukan proteksionisme terukur dan intervensi negara yang aktif.

Mereka tidak menunggu tercapainya struktur ekonomi yang ideal sebelum bertindak, melainkan membangun struktur tersebut melalui keputusan kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang. Ini menegaskan bahwa transformasi ekonomi bukan sekadar persoalan pemenuhan indikator teknis, tetapi hasil dari pilihan politik pembangunan yang secara sadar memanfaatkan keunggulan komparatif dengan tetap secara bertahap membangun kapasitas dan daya saing baru dengan konsekuensi kebijakan yang harus dijaga lintas periode pemerintahan.

Pierre Bourdieu menambahkan dimensi yang sering dilupakan, modal tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga kultural dan sosial. Transformasi ekonomi menuntut perubahan habitus kerja, kemampuan adaptasi dan sistem nilai kolektif yang kondusif bagi inovasi. Tanpa perubahan kultural ini, program industrialisasi atau diversifikasi akan bersifat top-down dan sering kali tidak berkelanjutan.

Mariana Mazzucato, melalui gagasan state as a market shaper, memberi kita kerangka berpikir baru tentang peran negara. Bukan sekadar fasilitator, negara perlu menjadi aktor yang aktif dalam menciptakan pasar, bukan hanya meresponsnya. Pendekatan ini relevan ketika sebuah daerah tengah berproses membangun infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan ekosistem ekonomi produktif. Kebijakan publik yang bersifat visioner bukan hanya reaktif merupakan bagian penting dari transformasi yang berdampak jangka panjang.

Dalam realitas pembangunan daerah, sulit untuk mengklaim bahwa transformasi sudah terjadi hanya berdasarkan perubahan komposisi PDRB dalam satu periode anggaran. Pertumbuhan yang moderat, jika dihasilkan melalui kebijakan fiskal yang hati-hati namun konsisten, bisa menjadi fondasi bagi diversifikasi ekonomi kedepan.

Infrastruktur yang dibangun mungkin belum langsung mengubah struktur industri, namun ia menciptakan jaringan konektivitas yang membuka peluang hilirisasi dan integrasi ke pasar yang lebih luas. Namun, keberhasilan fondasi ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap struktur pasar kerja, karena di sanalah pertumbuhan diuji bukan sebagai angka, melainkan sebagai pengalaman sosial masyarakat.

Persoalan ketenagakerjaan sering dijadikan bukti bahwa transformasi belum berjalan. Memang, tingginya sektor informal dan pekerja rentan adalah kenyataan struktural yang tidak bisa disangkal. Namun transisi dari informal ke formal bukan proses otomatis, perubahan tersebut adalah hasil dari rangkaian kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan dan penciptaan ekosistem usaha produktif yang konsisten. Menyederhanakan fenomena ini sebagai “statistik tanpa makna” justru mereduksi diskursus menjadi nihilisme yang tidak produktif.

Kritik terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun kritik yang berhenti pada penegasan normatif bahwa transformasi “belum terjadi” berpotensi mereduksi perdebatan kebijakan menjadi penilaian hitam-putih yang miskin konteks.

Yang lebih mendesak untuk dibaca secara jernih bukan semata apa yang belum tampak berubah di permukaan, melainkan arah kebijakan apa yang sedang dirancang, prasyarat apa yang tengah dibangun dan kapasitas institusional apa yang sedang diperkuat agar perubahan struktural itu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pembangunan harus dipahami sebagai proses politik dan administratif yang panjang, melibatkan konsolidasi kebijakan, keberanian melakukan eksperimen terukur, penguatan tata kelola, serta pembelajaran kolektif lintas waktu dan kepemimpinan.

Pada titik inilah penting ditegaskan bahwa pertumbuhan dan transformasi bukanlah konsep yang saling meniadakan, melainkan dua dimensi yang bekerja dalam satu lintasan kebijakan yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang dikelola dengan kesadaran institusional, keterlibatan aktor lokal dan keberpihakan sosial justru menjadi medium bagi terjadinya transformasi itu sendiri. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar mengoreksi angka, melainkan memastikan bahwa setiap capaian pertumbuhan secara konsisten diarahkan pada perubahan struktural yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

Penulis adalah Akademisi UIN STS Jambi