RJ.COM – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati Tanjab Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., menjelaskan sejumlah program prioritas daerah telah mulai direalisasikan secara bertahap sepanjang 2025.
“Program insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan telah kami laksanakan secara bertahap sejak 2025 sebagai upaya memperkuat peran masyarakat di tingkat lingkungan,” ujar Dillah.
Di sektor perikanan, pemerintah daerah telah merealisasikan pengadaan satu unit kapal nelayan yang dilengkapi dukungan teknologi serta penguatan sumber daya manusia pengelola.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tanggul pesisir melampaui target. Realisasi pembangunan mencapai 357,21 kilometer dari target awal 200 kilometer.
“Capaian ini menjadi bagian dari upaya perlindungan wilayah pesisir,” katanya.
Di bidang kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai cakupan 100 persen, sehingga masyarakat ber-KTP Tanjab Timur dapat mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas mitra BPJS.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program makan bergizi gratis. Pemerintah telah menyiapkan langkah strategis, mulai dari penyediaan lokasi hingga validasi data penerima manfaat.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menuntaskan visi dan misi pembangunan daerah periode 2025–2029 serta menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp80,915 miliar, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyeimbangkan surplus dan defisit APBD 2026.
Dalam struktur belanja daerah, belanja pegawai masih mendominasi. “Belanja pegawai mencapai 54 persen dari total belanja operasional atau sekitar 37,96 persen dari total belanja daerah,” ujar Dillah.
Menanggapi masukan Fraksi Demokrasi Keadilan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi, penguatan pengawasan anggaran, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami telah menginstruksikan perangkat daerah untuk menggali potensi baru guna meningkatkan PAD,” katanya.
Pada sektor sosial, angka kemiskinan ekstrem tercatat menurun dari 10,16 persen pada 2024 menjadi 9,96 persen pada 2025.
Terkait pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan investor untuk mendorong percepatan pemanfaatannya sebagai pusat logistik.
“Pelabuhan Muara Sabak memiliki potensi sebagai hub logistik, sehingga perlu didorong pemanfaatannya secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah memastikan permasalahan yang sempat terjadi pada Bank Jambi telah ditangani dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.
Pemerintah daerah juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja daerah melalui penyesuaian APBD dan optimalisasi penggunaan anggaran. (Adv)