Tanjab Timur –
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aula Kantor Bupati Tanjab Timur, Jumat (16/10/2026).
Rakor tersebut dibuka Wakil Bupati Tanjab Timur, Muslimin Tanja, dan dihadiri Sekretaris Daerah Sapril, Dandim 0419/Tanjab Letkol Inf Zulhiardi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan perusahaan Petro China Jabung Ltd, dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjab Timur.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Sadu, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Muara Sabak Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muslimin Tanja menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, upaya pemadaman tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bahu-membahu memadamkan api serta mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya.
Keterlibatan semua pihak, lanjutnya, sangat dibutuhkan, baik melalui dukungan personel, peralatan pemadaman, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Dengan sinergi yang kuat, proses pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan.
Sementara itu, Dandim 0419/Tanjab Letkol Inf Zulhiardi memberikan penekanan tegas kepada seluruh perusahaan perkebunan agar turut berperan aktif dalam penanggulangan karhutla di wilayah Tanjab Timur.
Ia meminta perusahaan tidak hanya berdiam diri ketika kebakaran terjadi, tetapi segera memberikan bantuan sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, termasuk dukungan personel, peralatan, serta sarana pemadaman.
Menurutnya, penanggulangan karhutla merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan tanggung jawab dan kepedulian semua pihak.
“Saya minta seluruh perusahaan perkebunan membantu penanggulangan karhutla. Apabila ada perusahaan yang tidak mau membantu, akan saya tindak, karena ini untuk kepentingan kita semua,” tegas Zulhiardi.
Selain menekankan keterlibatan perusahaan, Dandim juga mengingatkan personel yang bertugas di lapangan agar selalu meningkatkan kewaspadaan selama proses pemadaman.
Pasalnya, kawasan hutan yang terbakar masih menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk binatang buas seperti harimau. Karena itu, keselamatan personel harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penanganan karhutla.
Dalam rakor tersebut, turut dibahas rencana perpanjangan status siaga darurat karhutla yang semula akan berakhir pada 30 Oktober 2026.
Status siaga tersebut direncanakan diperpanjang hingga 30 November 2026. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran yang masih membutuhkan penanganan serta informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rakor, hujan diprakirakan mulai turun pada November mendatang. Meski demikian, upaya pemadaman dan pencegahan tetap perlu dilakukan secara maksimal hingga kondisi dinilai lebih aman.
Perpanjangan status siaga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta memastikan dukungan peralatan dan sumber daya tetap tersedia untuk menghadapi potensi kebakaran.
Melalui rakor ini, Pemkab Tanjab Timur berharap seluruh unsur terkait, termasuk perusahaan perkebunan, dapat meningkatkan komitmen dan mengambil peran nyata dalam penanganan karhutla.
Sinergi pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting agar kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan, sekaligus mencegah meluasnya kerusakan lingkungan dan dampak asap yang merugikan masyarakat.(BSG).