Tanjab Timur –
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat yang memiliki aset secara sah.
Pandangan tersebut disampaikan Sahroni, S.H., M.H., praktisi hukum sekaligus advokat dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, dalam sebuah pandangan hukumnya mengenai urgensi pembentukan regulasi perampasan aset.
Menurut Sahroni, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya. Negara juga harus mampu mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan karena korupsi bukan sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.
Karena itu, kehadiran RUU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya dalam kondisi tertentu.
Meski demikian, Sahroni mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan dugaan atau kecurigaan.
Menurutnya, negara tetap harus membuktikan adanya keterkaitan antara aset yang akan dirampas dengan tindak pidana. Prosesnya pun harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang menjamin hak-hak pihak terkait.
“Negara boleh merampas aset hasil kejahatan, tetapi jangan sampai merampas keadilan,” demikian prinsip yang ditekankan Sahroni dalam pandangan hukumnya.
Ia juga menyoroti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 dalam RUU Perampasan Aset yang mengatur mekanisme perampasan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku, dengan persyaratan tertentu. Untuk mekanisme tanpa putusan pidana, rancangan tersebut juga mencantumkan batas nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Menurut Sahroni, pengaturan tersebut perlu dikaji secara cermat agar kewenangan negara tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait perlindungan hak kepemilikan masyarakat.
Pasalnya, tidak semua aset yang dimiliki seseorang berasal dari tindak pidana. Sebagian bisa saja merupakan hasil kerja keras, warisan, pembelian yang sah, atau bahkan milik anggota keluarga yang sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan.
Oleh sebab itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan regulasi tersebut.
“Jangan sampai pemberantasan korupsi justru mengorbankan warga negara yang memperoleh hartanya secara sah,” tegasnya.
Selain itu, Sahroni turut menyoroti keseimbangan mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 RUU tersebut.
Pasal 36 mengatur kewajiban Jaksa Pengacara Negara untuk membuktikan bahwa aset memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Sementara Pasal 37 mengatur kewajiban pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan hak kepemilikannya dan/atau bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban pembuktian yang tidak adil bagi masyarakat.
Sahroni berpandangan, setidaknya terdapat tiga hal mendasar yang perlu diperkuat sebelum RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.
Pertama, harus ada standar pembuktian yang jelas dan terukur agar perampasan aset tidak dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan.
Kedua, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus dijamin secara nyata, termasuk hak untuk mengajukan keberatan dan memperoleh upaya hukum.
Ketiga, pengelolaan aset yang telah dirampas negara harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik. Hal ini penting untuk mencegah munculnya persoalan baru dalam pengelolaan barang rampasan negara.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi memang membutuhkan keberanian negara. Namun, keberanian tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan.
Sebagai praktisi hukum, Sahroni menilai aset yang terbukti berasal dari hasil kejahatan wajib dirampas untuk kepentingan negara dan masyarakat. Akan tetapi, penegakan hukum tidak boleh menjadikan hak warga negara yang diperoleh secara sah sebagai korban.
“Negara hukum bukan hanya negara yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga negara yang mampu melindungi hak setiap warga negaranya,” pungkasnya.(BSG).
