Oknum RT di Tanjabtim Diduga Lakukan Pungli Terhadap KPM Program Bantuan Pangan

TANJABTIM, RJ.COM – Dugaan tindakan pungutan liar oleh seorang oknum RT di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjabtim terhadap puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan berupa beras cadangan pangan pemerintah (CPP) menjadi sorotan.

Ironisnya, pungutan tersebut dilakukan oleh oknum RT yang seharusnya menjadi pengayom dan pembantu masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kekurangan pangan, Badan Pangan Nasional RI memberikan bantuan pangan berupa beras cadangan pemerintah (CPP) sebanyak 10 kilogram per KPM selama 3 bulan, mulai dari Maret hingga Mei 2023.

Namun, beberapa keluarga penerima manfaat mengungkapkan bahwa oknum RT 01 Dusun 1, M. Yusuf, melakukan pungutan kepada mereka.

Beberapa keluarga penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa mereka dikenakan pungutan saat menerima beras seberat 10 kilogram. Mereka memberikan uang sebesar Rp15.000 kepada oknum RT tersebut.

Ketika dikonfirmasi, M. Yusuf membantah adanya pungutan uang, namun mengakui bahwa ia mengambil bantuan beras CPP untuk sekitar 20 keluarga penerima manfaat, termasuk dari dusun dua.

Selain itu, M. Yusuf juga mengakui bahwa ada 2 keluarga penerima manfaat yang dialihkannya ke orang lain karena menurutnya mereka tidak layak menerima bantuan tersebut.

“Terkait dengan uang yang diberikan oleh KPM, itu adalah sumbangan dari mereka sebagai pengganti biaya bensin,” tuturnya, Jumat (23/6/2023).

Ketua RT 01, M. Yusuf, diduga menyalahgunakan wewenang jabatannya dan terkesan melakukan pungutan liar (pungli).

Hal ini terlihat dari tindakan M. Yusuf yang menandatangani puluhan KPM tanpa ada surat kuasa dari penerima manfaat, seperti yang dikonfirmasi oleh awak berita online di kantor desa Lagan Tengah.

Kejadian ini menjadi perhatian publik, dimana tindakan pungutan liar merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan pangan secara gratis.

Pihak berwenang diharapkan segera mengusut tindakan ini dan menindak oknum RT yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut demi keadilan bagi KPM yang membutuhkan bantuan pangan. (Misbah)