RJ.COM – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, terutama selama musim kemarau, seperti yang sering terjadi di Provinsi Jambi.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, menegaskan bahwa Karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah musiman semata.
“Pemerintah Provinsi Jambi meminta tambahan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk penanganan Karhutla. Jika memang diperlukan, kami akan mendukung dan mengawal penggunaan anggaran ini,” ujar Pinto. Senin (26/08/2024).
Ia berharap agar kasus Karhutla dapat berkurang di masa mendatang, namun penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar tindakan simbolis.
Pinto juga mengkritik perusahaan-perusahaan nasional yang beroperasi di Jambi dan diduga sengaja membakar lahan untuk mempercepat proses produksi demi efisiensi.
“Kita sangat memahami modus-modus seperti ini, di mana perusahaan sengaja membakar lahan ratusan hektar dan berlindung di balik dalih Karhutla. Yang harus ditindak tegas adalah perusahaan yang memanfaatkan situasi ini, bukan masyarakat kecil yang hanya mencari nafkah untuk keluarganya,” tegasnya.
Pinto juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat sebagai langkah preventif.
“Pemerintah Provinsi Jambi harus memberikan edukasi yang tepat, bukan hanya solusi reaktif. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dampak negatif Karhutla dan cara membuka lahan yang benar, tanpa membakar hutan,” tambahnya.
Ia mengingatkan pentingnya sikap tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sangat diperlukan untuk menekan terjadinya Karhutla di wilayah Jambi,” pungkasnya. (Adv)
Discussion about this post