RJ.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, di Aula Gedung DPRD Tanjab Timur, Senin (14/04/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zilawati, didampingi Wakil Ketua II Siti Aminah, anggota DPRD, dan Sekretaris Dewan, Berlian. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Safril, mewakili Bupati. Turut hadir pula unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Ambo Acok, menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ambo Acok menyoroti persoalan mendasar di tengah masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sadu. Ia mengajukan tiga rekomendasi utama kepada Dinas PUPR:
Pertama, Fraksi Gerindra meminta penggunaan batu split dalam setiap program perbaikan jalan di tingkat kecamatan agar lebih terstruktur dan terukur, disesuaikan dengan kebutuhan dan luasan pekerjaan.
Kedua, Gerindra mendesak agar alat berat milik UPTD Alkal di setiap kecamatan, khususnya di Sadu, segera diperbaiki dan selalu dalam kondisi siap operasional. Menurut Ambo, hal ini penting agar kerusakan jalan dapat segera ditangani tanpa menunggu lama.
Ketiga, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar penanganan perbaikan jalan di kecamatan, khususnya di Sadu, dikembalikan kepada pihak kecamatan agar pengerjaan lebih cepat dan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ambo juga mempertanyakan kehadiran perwakilan PUPR dalam rapat paripurna yang tengah berlangsung.
Selain fokus pada infrastruktur, Fraksi Gerindra juga menyoroti aspek keuangan daerah. Mereka mempertanyakan rincian belanja operasional sebesar Rp775.373.886,69 yang terealisasi 94,82 persen, dan meminta penjelasan terkait dampaknya terhadap alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gerindra juga menyoroti belanja modal yang hanya mencapai Rp332.156.903,34, yang dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan belanja operasional. Mereka meminta penjelasan rinci terkait postur anggaran tersebut.
Di akhir penyampaian, Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar penggunaan anggaran 2025–2030 difokuskan pada penyelesaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur, sebagaimana janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat. (Adv)
Discussion about this post