RJ.COM – Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Capaian tersebut diraih untuk dua tahun berturut-turut dengan kualifikasi nilai tertinggi, yakni 90–100.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Candra, yang mewakili Bupati Kerinci, dan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.
Penyerahan berlangsung pada Selebrasi Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jambi Tahun 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu malam (17/12/2025).
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan puncak rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap badan publik di Provinsi Jambi. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai kategori, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pemerintah desa, hingga Industri Jasa Keuangan (IJK).
Predikat Informatif yang kembali diraih Pemkab Kerinci menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Capaian tersebut juga mencerminkan konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci, Yuldi Candra, menyampaikan apresiasi atas kerja bersama seluruh perangkat daerah yang mendukung keterbukaan informasi publik.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses masyarakat,” ujar Yuldi.
Ia menjelaskan, penilaian Komisi Informasi didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain kelengkapan data, kualitas informasi, serta konsistensi penyampaian informasi melalui kanal resmi pemerintah daerah.
“Kabupaten Kerinci memperoleh nilai tinggi karena kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik, termasuk pemanfaatan berbagai platform resmi pemerintah,” jelasnya.
Menurut Yuldi, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai leading sector dalam pengelolaan dan diseminasi informasi publik, dengan dukungan aktif seluruh OPD.
Pemkab Kerinci menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Adv/Mds)
Discussion about this post