Temui Menteri Maruarar Sirait, Bupati Dilla Hikmah Sari Kejar Program Rumah Rakyat

Tanjabtimur –
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dalam menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni kian nyata. Bupati Tanjabtim, Dilla Hikmah Sari, mengambil langkah jemput bola dengan menemui langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pertemuan strategis tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya serius untuk mengamankan porsi maksimal program pembangunan dan perbaikan rumah rakyat bagi masyarakat Tanjabtim.

Di hadapan Menteri yang akrab disapa Ara itu, Dillah memaparkan kondisi riil di daerahnya. Saat ini tercatat sekitar 3.741 unit rumah tidak layak huni tersebar di 93 desa dan kelurahan. Persoalan tersebut turut menyumbang stigma kawasan kumuh, terutama di lima kecamatan.

“Kami berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan rumah subsidi dapat digelontorkan secara masif ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Dillah.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari program terpadu bedah rumah, perbaikan sanitasi, tata kelola sampah, hingga rehabilitasi jembatan, jalan lingkungan, dan penerangan. Namun, upaya tersebut belum mampu menjawab besarnya kebutuhan secara kuantitas.

“Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan Kementerian PKP untuk mempercepat pengentasan kawasan kumuh sebagai salah satu variabel potret kemiskinan di wilayah kami,” tegasnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi atas inisiatif proaktif Bupati Dillah. Ia menilai, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat penataan kawasan permukiman.

Menurut Ara, pola penanganan perumahan ke depan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Pendekatan harus terintegrasi dan kolaboratif, menyentuh tidak hanya bangunan rumah, tetapi juga infrastruktur pendukungnya.
“Penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif, bukan secara parsial,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan data serta dukungan lahan dari pemerintah daerah agar program pusat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Langkah jemput bola yang dilakukan Bupati Dillah dinilai sebagai strategi tepat di tengah kebijakan Kementerian PKP yang kini mengedepankan koordinasi langsung dengan kepala daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan perumahan rakyat.

Jika sinergi ini berjalan optimal, Tanjabtim berpeluang besar mempercepat pengentasan kawasan kumuh di wilayah pesisir Jambi, sekaligus menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakatnya.