Tanjabtimur-
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah awal rencana pembangunan sekolah baru di daerah tersebut.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Dillah Hikmah Sari dan berlangsung di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjabtim, Rabu (06/05/2026).
FGD tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Tim BMPM Provinsi Jambi, kalangan perguruan tinggi, hingga jajaran pemerintah daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menggali masukan sekaligus melengkapi dokumen usulan pembangunan sekolah terintegrasi yang telah diajukan sebelumnya.
Dalam arahannya, Bupati Tanjab Timur Dillah Hikmah Sari menegaskan bahwa pembangunan sekolah terintegrasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Tanjab Timur. Selain program “sekolah rakyat” yang tengah berjalan, pemerintah daerah juga mengusulkan program sekolah Garuda dan sekolah terintegrasi.
“Alhamdulillah, berbagai upaya terus kita lakukan untuk pembangunan pendidikan di Tanjab Timur. Harapannya, seluruh usulan ini dapat disetujui sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati juga mengakui adanya sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan lahan. Dari total kawasan sekitar 190 hektare dengan kondisi geografis ekstrem, sebagian telah dialokasikan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 8 hektare.
Rencana pembangunan sekolah terintegrasi juga akan berada di kawasan tersebut.
Selain faktor lahan, kondisi geografis Tanjab Timur turut menjadi kendala tersendiri. Dengan 11 kecamatan dan sekitar 92 persen wilayah berupa garis pantai, akses menuju fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan bagi masyarakat.
“Ini menjadi harapan baru bagi kami. Sekolah terintegrasi nantinya diharapkan dapat menampung anak-anak yang belum tertampung di sekolah rakyat, dengan dukungan fasilitas asrama untuk mengatasi kendala jarak dan akses,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bambang, menyampaikan bahwa dokumen usulan pembangunan sekolah terintegrasi yang diajukan telah memenuhi persyaratan awal.
“Hari ini kami telah menerima dokumen usulan tersebut. Secara umum sudah memenuhi syarat, dan melalui FGD ini kita berdiskusi untuk menyempurnakan dokumen agar kualitas pendidikan anak-anak ke depan semakin meningkat,” jelasnya.
Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, proyek ini dapat segera direalisasikan.
Program ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan di wilayah pesisir Tanjabtim, mulai dari angka putus sekolah, keterbatasan akses, hingga pemerataan layanan pendidikan.
FGD ini juga menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan serta merumuskan solusi konkret demi terwujudnya pembangunan sekolah terintegrasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.(BSG).