Tanjabtimur–
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Tanjabtim dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Bupati Dillah menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
“Opini WTP yang kedelapan ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Justru harus menjadi cambuk bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dillah.
Menurutnya, seluruh pengguna anggaran di lingkungan Pemkab Tanjabtim harus memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Kepatuhan terhadap aturan dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik.
Selain aspek kepatuhan, Dillah juga menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran.
Bupati meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dibanding kegiatan yang bersifat seremonial.
“Efisiensi bukan berarti tidak membelanjakan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Program yang tidak berdampak langsung harus dievaluasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Dillah menekankan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh raihan opini WTP, tetapi juga oleh sejauh mana anggaran mampu menghadirkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan capaian WTP sebagai landasan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Tanjung Jabung Timur.
“Pada akhirnya, yang ingin kita capai bukan sekadar laporan keuangan yang baik, tetapi bagaimana APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(BSG).