Tanjab Timur –
Proses pemilihan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diharapkan benar-benar mengedepankan kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap persoalan umat. Pemilihan juga dinilai harus bebas dari kepentingan dan intervensi politik.
Hal tersebut mencuat dalam perbincangan mengenai keberadaan Baznas dan peran strategis lembaga tersebut dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu Jurnalis Senior Nahar mengatakan
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah bagaimana Baznas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara tepat sasaran, termasuk membantu masyarakat yang masuk dalam kategori penerima zakat.
Ia juga menjelaskan
Dalam Islam, terdapat delapan golongan atau Asnaf yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah Gharim, yakni orang yang memiliki utang untuk kebutuhan yang dibenarkan dan mengalami kesulitan untuk melunasinya.
“Orang yang berutang itu harus dilihat kondisinya. Jangan sampai hanya karena seseorang meminjam, kemudian langsung diberikan bantuan tanpa melihat persoalannya. Orang yang benar-benar membutuhkan harus menjadi perhatian,”jelasnya kepada Media.
Selain persoalan penyaluran zakat, independensi dalam pemilihan pimpinan Baznas juga menjadi perhatian.
Proses seleksi dinilai harus dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada kedekatan calon dengan pejabat atau kepentingan politik tertentu.
“Panitianya harus digembleng dulu. Tidak boleh ada unsur politik. Gara-gara dia dekat dengan bupati, kemudian terpilih menjadi ketua, itu sebenarnya tidak boleh,” tegasnya.
Menurutnya, apabila pemilihan pimpinan Baznas dipengaruhi hubungan kedekatan dengan pejabat, dikhawatirkan independensi lembaga tersebut akan terganggu. Bahkan, kedekatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika terdapat permintaan atau kepentingan dari pihak tertentu.
“Jangan sampai karena dekat dengan pejabat, kemudian merasa menjadi pembantu. Akhirnya ada permintaan dari pejabat. Padahal harus dilihat semua orang,” lanjutnya.
Ia menilai, sosok yang nantinya dipercaya memimpin Baznas harus memiliki pemahaman agama, kemampuan manajerial, integritas dan kepedulian terhadap masyarakat. Pengetahuan tersebut tidak hanya bersumber dari latar belakang pendidikan agama, tetapi juga dapat diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman.
Dengan demikian, pemilihan pimpinan Baznas diharapkan tidak sekadar memilih sosok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, melainkan benar-benar figur yang mampu menjaga amanah zakat dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat yang berhak.(BSG).