RJ.COM – Presidium Konstitusi secara resmi memaparkan gagasan rekonstruksi sistem bernegara melalui pengembalian naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang disempurnakan melalui addendum.
Gagasan tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Mengusung tema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum”, forum ini menghadirkan Sekjen Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia Dr. Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS Dr. TB.Massa Dja’far, dan Ketua Organizing Committee (OC) Dr. H.M. Hatta Taliwang.
Ketua OC Hatta Taliwang menyatakan, kegiatan Pra Kongres ini bukan sekadar forum akademik, melainkan persiapan menuju Kongres Bangsa Indonesia yang akan digelar dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Melalui pra kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” kata Hatta dalam opening speech.
Dalam Pra Kongres tersebut Sekjen Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy memaparkan sembilan ancaman serius terhadap Indonesia akibat dari perubahan UUD 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002.
Kesembilan sektor tersebut meliputi, hukum dan pemerintahan, moneter-fiskal, industri-perdagangan, sumber daya alam-sumber daya buatan, informasi-digitalisasi, pertahanan-keamanan, lingkungan, perempuan, dan agama-kebudayaan.
“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ungkap Noorsy.
Rekonstruksi dan resolusi itu, lanjutnya, adalah dengan menerapkan Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945. Sesuai yang dirumuskan para pendiri bangsa.
“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002,” kata Noorsy.
Materi Addendum
Dalam pra kongres tersebut, Presidium Konstitusi yang didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal di dalam naskah asli UUD 1945.
“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujar Noorsy yang juga Ketua SC Kongres Bangsa Indonesia.
Salah satu addendum yang disiapkan Presidium Konstitusi adalah penegasan dan penyempurnaan yang menyentuh tugas pokok, fungsi aparat pertahanan keamanan dan penegak hukum.
“Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi,” katanya.
Sebagai contoh, dalam Pasal 30 ayat (4) konstitusi hasil amandemen 2002 yang berlaku sekarang, tanpa batasan limitatif di tingkat konstitusi, membuat Polri memiliki kewenangan yang terlampau luas (omnipotent).
Dampaknya, hampir seluruh spektrum penegakan hukum (dari pidana umum, khusus, hingga administratif) dapat ditarik ke ranah kepolisian, menjadikan warga negara berhadapan dengan satu institusi tunggal di hampir semua urusan.
“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan jaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” katanya lagi.
Sejumlah tokoh nasional tampak hadir, di antaranya MS Kaban, Mayjend TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, Kyai H. Muchsin Alatas dan puluhan peserta lainnya.
Pernyataan Politik
Pertemuan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar di UNAS pada 21 November 2026 ditutup dengan pernyataan politik yang berisi tujuh poin, dibuka dengan pesan bijak bahwa “Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan”.
Pernyatan politik itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy, yakni: Pertama, angka-angka keberhasilan pembangunan nasional selama hampir tiga generasi tidak rujuk sepenuhnya pada harapan (mandat konstitusi) dan kenyataan.
Kedua, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan yang merebak adalah bukti kerentanan modal sosial dan modal politik bangsa. Fakta sosial politik tentang surplus politisi dan defisit negarawan merupakan kenyatan tak terbantahkan. Maka adalah layak dan patut kursi Wakil Presiden diisi negarawan.
Ketiga, bangsa terbelah menyertai partai politik yang belum memenuhi amanat konstitusi,
yang salah satu sebabnya adalah rendahnya komitmen para pemimpin terhadap kepentingan publik. Keempat, nilai dan semangat kejuangan pendiri republik dan Pancasila telah dihianati.
Kelima, telah terjadi kebuntuan konstitusi dan peradaban. Keenam, menyerukan bangsa Indonesia dan Partai Gerindra agar menilai keberadaan bangsa secara jujur, dan mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai dengan nilai dan semangat kejuangan pendiri republik. Tujuannya agar bangsa ini menjadi sejahtera dan makmur bagi semua.
Ketujuh, mari merekronstruksi dan meresolusi UUD 1945 dan merevitalisasi Pancasila. Jika tidak, NKRI niscaya disintegrasi, minimal mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi serta ketimpangan wilayah yang berkesinambungan. (Red/Aat SS).
